BAB 4 - TUJUAN DAN FUNGSI KOPERASI

Tujuan Dan Fungsi Koperasi

Theory of the firm; perusahaan perlu menetapkan tujuan.Tujuannya antara lain :
1. Mendefinisikan organisasi
2. Mengkoordinasikan keputusan
3. Menyediakan norma


Tujuan Perusahaan :
1.Berorientasi pada profit oriented & benefit oriented
2.Landasan operasional didasarkan pada pelayanan (service at a cost)
3.Memajukan kesejahteraan anggota merupakan prioritas utama


Kontribusi Teori Bisnis pada Succes Koperasi :
1. Maximization of sales; Usaha untuk memaksimumkan penjualan setelah keuntungan yang di peroleh telah memuaskan para pemegang saham
2. Maximization of Management utility; penerapan pemisahan pemilik dan manajemen dan maksimalisasi penggunaan manajemen.
3. Satisfying Behaviour; diperlukan adanya perjuangan dan usaha keras dari pihak manajemen untuk memuaskan beberapa tujuan yang telah ditentukan , seperti sales, growth, dan market share, dll.


Konsep laba dalam koperasi adalah SHU; semakin tinggi partisipasi anggota, maka semakin tinggimanfaat yang diterima.
1. Innovation theory of profit; perolehan laba yang maksimal karena adanya keberhasilan organisasi dalam melakukan inovasi terhadap produknya.
2. Managerial Efficiency Theory of Profit; organisasi yang dikelola dengan efisien akan meraih laba di atas rata-rata laba normal.




Model Konsep Skematis Modal Koperasi


Modal : 1. Modal Sendiri:
- Simpanan Wajib Modal Kerja
- Simpanan Pokok
- Dana cadangan
SHU
2. Modal Pinjaman :
- Anggota
- Koperasi Investasi
- Bank
- Lembaga keuangan Non Bank
- Obligasi
- Sumber lain




1. Modal Sendiri : simpanan pokok anggota, simpanan wajib, dana cadangan, donasi atau dana hibah
2. Modal Pinjaman : bersumber dari anggota , koperasi lain dan atau anggotanya , bank dan lembaga keuangan lainnya, penerbitan obligasi dan surat hutang lainnya dan sumber lainnya yang sah.


• Manajemen Koperasi
Elemen – elemen yang terdapat di dalam koperasi :
a. Rapat Anggota
b. Pengurus
c. Pengawas
d. Manajer
e. Partisipasi Anggota
• Organisasi Koperasi
Yaitu organisasi yang saling berhubungan satu dengan lainnya,yang saling partisipatif satu dengan elemen yang lain.
• Sistem Pembagian Keuntungan (SHU)
SHU setelah dikurangi dana cadangan , dibagikan kepada anggota sebanding jasa usaha yang dilakukan oleh masing – masing anggota dengan koperasi , serta digunakan untuk keperluan pendidikan perkoperasian dan keperluan koperasi, sesuai dengan keputusan Rapat Anggota.


a. SHU yang dibagi adalah yang bersumber dari anggota
b. Pembagian SHU anggota dilakukan secara transparan
c. SHU anggota dibayar secara tunai




Dalam kegiatan koperasi terdapat factor yang membuat kegiatan koperasi menjadi sukses :


1.Status dan Motif anggota koperasi
Anggota sebagai pemilik (owners) dan sekaligus pengguna (user/customer)
Owner : menanamkan modal investasi
Customer : memanfaatkan pelayanan usaha koperasi dengan maksimal
Kriteria minimal anggota koperasi :
a. Tidak ada dibawah garis kemiskinan & memiliki potensi ekonomi
b. Memiliki pola income regular yang pasti.
2.Bidang Usaha ( Bisnis )
Usaha yang berkaitan langsung dengan kepentingan anggota untuk meningkatkan kesejahteraan anggota.
a. Dapat memberikan pelayanan untuk masyarakat (bila terdapat kelebihan kapasitas; dalam rangka optimalisasi economies of sale)
b. Usaha dan peran utama dalam bidang sendi kehidupan ekonomi rakyat.
3. Permodalan Koperasi
UU 25/992 pasal 41 : Modal koperasi terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman(Luar)

BAB 3 - ORGANISASI DAN MANAJEMEN

BAB III  EKONOMI KOPERASI

PENGERTIAN MANAJEMEN DAN ORGANISASI

           

ORGANISASI & MANAJEMEN

Bentuk Organisasi

Hirarki Tanggung Jawab

Pola Manajemen

Bentuk Organisasi

Hanel :

Suatu sistem sosial ekonomi atau sosial tehnik yang terbuka dan berorientasi pada tujuan

Sub sistem koperasi:

individu (pemilik dan konsumen akhir)

Pengusaha Perorangan/kelompok ( pemasok / supplier)

Badan Usaha yang melayani anggota dan masyarakat

·Bentuk-bentuk partisipasi anggota menurut Hanel :

1.      Sebagai pemilik wajib untuk aktif dalam pengambilan keputusan dan pengawasan

2.      Sebagai pemilik wajib wajib meneyetorkan simpanan untuk memodali koperasinya

3.      Sebagai pelanggan dan pengguna anggota berhak dan sekaligus berkewajiban memanfaatkan pelayanan barang & jasa koperasi.

Ropke :

Identifikasi Ciri Khusus

Kumpulan sejumlah individu dengan tujuan yang sama (kelompok koperasi)

Kelompok usaha untuk perbaikan kondisi sosial ekonomi (swadaya kelompok koperasi)

Pemanfaatan koperasi secara bersama oleh anggota (perusahaan koperasi)

Koperasi bertugas untuk menunjang kebutuhan para anggotanya (penyediaan barang dan jasa)

·         Subsistem koperasi terdiri dari :

-          Anggota koperasi

-          Badan Usaha Koperasi

-          Organisasi koperasi

Di Indonesia :

Bentuk : Rapat Anggota, Pengurus, Pengelola dan Pengawas

Rapat Anggota,

Wadah anggota untuk mengambil keputusan

Pemegang Kekuasaan Tertinggi, dengan tugas :

Penetapan Anggaran Dasar

Kebijaksanaan Umum (manajemen, organisasi & usaha koperasi)

Pemilihan, pengangkatan & pemberhentian pengurus

Rencana Kerja, Rencana Budget dan Pendapatan serta pengesahan Laporan Keuangan

Pengesahan pertanggung jawaban

Pembagian SHU

Penggabungan, pendirian dan peleburan

Rapat Anggota

Memilih & Memberhentikan PENGAWAS PENGURUS

Pengurus

Tugas

Mengelola koperasi dan usahanya

Mengajukan rancangan Rencana kerja, budget dan belanja koperasi

Menyelenggaran Rapat Anggota

Mengajukan laporan keuangan & pertanggung jawaban

Maintenance daftar anggota dan pengurus

Wewenang

Mewakili koperasi di dalam & luar pengadilan

Meningkatkan peran koperasi

RAPAT ANGGOTA

Pengurus :

Ketua

Sekertaris

Bendahara

MANAJER

(Pengelola)

Pengawas

Perangkat organisasi yang dipilih dari anggota dan diberi mandat untuk melakukan pengawasan terhadap jalannya organisasi & usaha koperasi

UU 25 Th. 1992 pasal 39 :

Bertugas untuk melakukan pengawasan kebijakan dan pengelolaan koperasi

Berwenang untuk meneliti catatan yang ada & mendapatkan segala keterangan yang diperlukan

Pengelola

Karyawan / Pegawai yang diberikan kuasa & wewenang oleh pengurus

Untuk mengembangkan usaha dengan efisien & profesional

Hubungannya dengan pengurus bersifat kontrak kerja

Diangkat & diberhentikan oleh pengurus

Pengelola

Menggunakan gaya manajemen yang partisipatif

Terdapat pola job description pada setiap unsur dalam koperasi

Setiap unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang berbeda (decision area)

Seluruh unsur memiliki ruang lingkup keputusan yang sama (shared decision areas)

Pola Manajemen

ANGGOTA KOPERASI

Diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 pasal 17 – 20

    - Orang-orang

    - Badan HUkum Koperasi.

Kewajiban Para Anggota, meliputi :

    -  Mengamalkan asas, landasan dan sendi Koperasi.

    -  Menghadiri dan aktif dalam Rapat Anggota.

    -  Melunasi simpanan yang telah ditentukan.

    -  Aktif dalam proses usaha koperasi

    -  Mengikuti pendidikan yang diadakan tentang  perkoperasian.

    -  Kewajiban bersama atas kerugian yang diderita.

Hak Para Anggota, meliputi :

    - Menghadiri RAT sekaligus menyampaikan gagasan.

    - Memilih / dipilih menjadi anggota pengurus / badan penasehat.

    - Mendapatkan pelayanan yang sama

    - Melakukan pengawasan jalannya koperasi

    - Menerima bagian dari SHU

    - Mengemukakan pendapat / saran dalam Rapat.

    - Menuntut diadakannya RA berdasar AD / ART 

Berhenti / diberhentikan sebagai anggota :

    * Minta berhenti atas kmauan sendiri

    * Meninggal dunia.

    * Di berhentikan oleh pengurus, karena :

          - Tidak lagi memenuhi syarat keanggotaan koperasi

          - Merugikan Koperasi.

RAPAT ANGGOTA

Diatur dalam UU No. 25 Tahun 1992 Pasal 22

    ( 1 ) Rapat Anggota merupakan pemegang kekuasaan tertinggi  dalam Koperasi.

    ( 2 ) Rapat Anggota dihadiri oelh anggota yang pelaksanaannya  diatur dalam angagaran  

            Dasar.Dalam Rapat Anggota menetapkan:

    - Anggaran Dasar ( AD ) / Anggaran Rumah Tangga ( ART )

    - Kebijaksanaan Umum KOperasi.

    - Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus, badan Pemeriksa, dan Dewan Penasehat / pengawas.

    - Rencana Kerja, APB Joperasi dan pengesahan laporan keuangan.

    - Pengesahan pertanggungjawaban pengurus.

    - Pembagian Sisa hasil Usaha.

     Pengabungan, peleburan pendirian dan pembubaran koperasi.

Pengurus

Pasal 29 ayat 2 UU No. 25 Tahun 1992 menyebutkan “ Pengurus merupakan pemegang kuasa rapat Anggota.

Pasal 30 memerinci weweang dan tanggung jawab ( tugas )

Tugas Pengurus

    - Mengelola Koperasi dan Usahanya.

    - Mengajukan rencana kerja serta APB KOperasi.

    - Menyelenggarakan Rapat Anggota.

    - Mengajukan Laporan Keuangan dan Pertanggungjawaban tugas.

    - Menyelengarakan pembukuan keuangan.

    - Memelihara buku daftar anggota dan pengurus.

PENGURUS èLanjutan

Wewenang Pengurus

    -  Mewakili Koperasi di dalam maupun diluar pengadilan.

    -  Memutuskan penerimaan atau penolakan anggota baru serta         pemberhentian anggota sesuai dengan ketentuan dalam  Anggaran Dasar.

    -  Melakukan tindakan dan uapaya bagi kepentingan dan  kemanfaatan Koperasi.

   Catt : Apabila Koperasi belum bisa mengangkat ‘Manajer’ maka perlu  dibentuk Pengurus Harian yang dipilih dari pengurus lengkap /  pleno yang bertanggung jawab khusus meleksanakan tugas operasional sekaligus wakil pengurus lengkap.

          Pengurus Harian terdiri dari : Ketua, Sekretaris, Bendahara.

PENGURUS è Lanjutan

Pasal 32 ayat 1 UU No 25 Tahun 1992 disebutkan  :

    “ Pengurus Koperasi dapat mengangkat pengelola yang diberi wewenang dan kuasa untuk mengelola usaha. “

    Pengelola ini disebut dengan ‘Manajer’.  Rencana pengangkatan harus diajukan dan mendapat persetujuan  Rapat Anggota dan pengangkatan harus disertai Dasar HUkum.

MANAJER / PENGELOLA

Pengelola ( Manajer ) koperasi adalah mereka yang diangkat dan diperhentikan oleh pengurus untuk mengembangkan koperasi secara efisien dan profesional.

Kedudukan pengelola adalah sebagai karyawan / pegawai yang diberi kuasa dan weweang oleh pengurus.

Tugas dan tanggung jawan pengelola :

    -  Membantu memberikan usulan kepada pengurus dalam  menyusun perencanaan.

    - Merumuskan pola pelaksanaan kebijaksanaan pengurus  secara efektif dan efisien.

    - Membantu pegurus dalam menyusun uraian tugas  bawahannya.

    -  Menentukan standart kualifikasi dalam pemilihan dan promosi  pegawai.

PENGAWAS / BADAN PEMERIKSA

Pasal 38 dan Pasal 39 UU No 25 Tahun 1992

Pasal 38

    1.  Pengawas bertugas :

          a. Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan   dan pengelolaan koperasi.

          b. Membuat laporan tertulis tentang hasil pengawasan.

    2.  Pengawas berwenang :

          a. Meneliti catatan yang ada pada koperasi.

          b. Mendapatkan segala keterangan yang diperlukan.

    3.  Pengawas harus merahasiakan hasil pengawasannya  terhadap pihak ketiga.

DEWAN PENASEHAT

Rapat Anggota bisa membentuk Dewan Penasehat demi kepentingan koperasi pada umumnya dan pengurus pada khususnya.

Dewan Penasehat tidak menerima gaji tapi hanya honor yang diusulkan oleh pengurus dan disetujui oleh Rapat Anggota, selain itu juga tidak mendapat bagian SHU, tanpa hak suara, baik dalam Rapat Anggota mauput Rapat rapat Anggota Tahunan.

BAB 2 - PENGERTIAN DAN PRINSIP KOPERASI

A. PENGERTIAN KOPERASI

          Koperasi merupakan singkatan dari kata Co dan Operation. Koperasi adalah suatu kumpulan orang – orang untuk bekerja sama demi kesejahteraan bersama. Berdasarkan undang – undang nomor 12 tahun 1967, Koperasi Indonesia adalah organisasi ekonomi rakyat yang berwatak social dan beranggotakan orang – orang, badan - badan hukum koperasi yang merupakan tata susunan ekonomi sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.

          Berikut ini adalah landasan koperasi Indonesia yang melandasi aktifitas koperasi di Indonesia.

·        Landasan Idiil ( pancasila )

·        Landasan Mental ( Setia kawan dan kesadaran diri sendiri )

·        Landasan Struktural dan gerak ( UUD 1945 Pasal 33 Ayat 1 )

Koperasi adalah juga gerakan yang terorganisasi yang didorong oleh cita – cita rakyat mencapai masyarakat yang maju, adil dan makmur seperti yang diamanatkan oleh UUD 1945 khususnya pasal 33 ayat (1) yang menyatakan bahwa :

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Dan “bangun perusahaan yang sesuai dengan itu ialah koperasi”. Karena dorongan cita – cita rakyat itu, undang – undang tentang perkoperasian No. 25 Tahun 1992 menyatakan bahwa koperasi selain badan usaha juga adalah gerakan ekonomi rakyat.

Beberapa definisi koperasi yang didapatkan dari berbagai sumber, sebagai berikut :

a. Definisi Koperasi Menurut ILO ( International Labour Organization )

       Definisi koperasi yang lebih detail dan berdampak internasional diberikan oleh ILO sebagai berikut :

  “Cooperative defined as an association of persons usually of limited means, who have voluntarily joined together to achieve a common economic end thorough the formation of a democratically controlled business organization, making equitable contribution to the capital required and accepting a fair share of risk and benefits of undertaking”.

Dalam definisi ILO tersebut, terdapat 6 elemen yang dikandung koperasi sebagai berikut :

·        Koperasi adalah perkumpulan orang – orang ( Association of persons ).

·        Penggabungan orang – orang tersebut berdasar kesukarelaan ( Voluntarily joined together ).

·        Terdapat tujuan ekonomi yang ingin dicapai ( to achieve a common economic end ).

·        Koperasi yang dibentuk adalah satu organisasi bisnis ( badan usaha ) yang diawasi dan dikendalikan secara demokratis ( formation of a democratically controlled business organization )

·        Terdapat kontribusi yang adil terhadap modal yang dibutuhkan ( making equitable contribution to the capital required )

·        Anggota koperasi menerima resiko dan manfaat secara seimbang ( Accepting a fair share of the risk and benefits of the undertaking ).

b. Definisi Koperasi Menurut Chaniago

          Drs. Arifinal Chaniago (1984) dalam bukunya Perkoperasian Indonesia memberikan definisi, “Koperasi adalah suatu perkumpulan yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum yang memberikan kebebasan masuk dan keluar sebagai anggota dengan bekerja sama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya”.

c. Definisi Koperasi Menurut Hatta

          Menurut Hatta, untuk disebut koperasi, sesuatu organisasi itu setidak – tidaknya harus melaksanakan 4 asas. Asas – asas tersebut adalah :

1.       Tidak Boleh dijual dan dikedaikan barang – barang palsu

2.     harga barang harus sama dengan harga pasar setempat

3.     Ukuran harus benar dan dijamin

4.     Jual beli dengan Tunai. Kredit dilarang karena menggerakan hati orang untuk membeli diluar kemampuannya.

d. Definisi Koperasi Menurut Munkner

          Munkner mendefinisikan koperasi sebagai organisasi tolong – menolong yang menjalankan “urusniaga” secara kumpulan, yang berazaskan konsep tolong – menolong. Aktivitas dalam urusniaga semata – mata bertujuan ekonomi, bukan social seperti yang dikandung gotong – royong.

e. Definisi Koperasi Menurut Undang – Undang No. 25 Tahun 1992

          Undang – undang No. 25 tahun 1992, memberikan definisi “Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang – orang atau badan hukum koperasi yang melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan”.

          Berdasarkan batasan koperasi, koperasi Indonesia mengandung 5 unsur sebagai berikut :

·        Koperasi adalah badan usaha ( Business Enterprise )

·        Koperasi adalah kumpulan orang – orang dan atau badan – badan hokum koperasi

·        Koperasi Indonesia adalah koperasi yang bekerja berdasarkan “prinsip – prinsip koperasi”

·        Koperasi Indonesia adalah “Gerakan Ekonomi Rakyat”.

·        Koperasi Indonesia “berazaskan kekeluargaan”

f. Definisi Koperasi Menurut Dr. Fay

          Dr. Fay pada tahun 1908 memberikan definisi, “Koperasi adalah suatu perserikatan dngan tujuan berusaha bersama yang terdiri atas mereka yang lemah dan diusahakan selalu dengan semangat tidak memikirkan diri sendiri sedemikian rupa, sehingga masing – masing sanggup menjalankan kewajibannya sebagai anggota dan mendapat imbalan sebanding dengan kesempatan mereka terhadap organisasi”.

g.Definisi Koperasi Menurut Calvert

          Calvert dalam bukunya The Law and Principles Of Cooperation memberikan definisi, “Koperasi adalah organisasi orang – orang yang hasratnya dilakukan secara sukarela sebagai manusia atas dasar kesatuan untuk mencapai tujuan masing – masing”.

h. Definisi Koperasi Menurut ICA ( International Cooperation Allience )

          ICA dalam bukunya “The Cooperative Principles” karangan P.E. Weraman memberikan definisi sebagai berikut, “ Koperasi adalah kumpulan orang – orang atau badan hokum yang bertujuan untuk perbaikan social ekonomi anggotanya dengan memenuhi kebutuhan anggotanya dengan jalan saling membantu antara satu dengan yang lainnya dengan cara membatasi keuntungan, usaha tersebut harus didasarkan atas prinsip – prinsip koperasi”.

i. Definisi Koperasi Menurut Prof. Marvin, A. Schaars.

       Prof.Marvin, A. Schaars, seorang guru besar dari University Of Wisconsin, Madison USA, memberikan definisi “A Coorperative is a business voluntary owned and controlled by is member patrons, and operated for them and by them an a non profit or cost basis”. Yang artinya, “Koperasi adalah suatu badan usaha yang secara suka rela dimiliki dan dikendalikan oleh anggota yang adalah juga pelanggannya dan dioperasikan oleh mereka dan untuk mereka atas dasar nirlaba atau atas dasar biaya”.

j. Definisi Koperasi Menurut Undang – undang Koperasi India

          Undang – undang Koperasi India tahun 1904 yang diperbaharui pada tahun 1912 memberikan definisi, “Koperasi adalah organisasi masyarakat atau kumpulan orang – orang yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan atau mengusahakan kebutuhan ekonomi para anggotanya sesuai dengan prinsip – prinsip koperasi”.

B. TUJUAN KOPERASI

          Tujuan utama koperasi adalah mewujudkan masyarakat adil makmur material dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.

          Dalam BAB II Pasal 3 Undang – undang RI No. 25 Tahun 1992, menyatakan bahwa koperasi bertujuan untuk:

“Memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang – undang Dasar 1945”.

          Menurut Bang Hatta, tujuan koperasi bukanlah mencari laba yang sebesar-besarnya, melainkan melayani kebutuhan bersama dan wadah partisipasi pelaku ekonomi skala kecil.

          Selanjutnya fungsi koperasi tertuang dalam pasal 4 UU No. 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, yaitu:

• Membangun dan mengembangkan potensi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya.
• Berperan serta aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat.
• Memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perekonomian nasional dengan koperasi sebagai gurunya.
• Berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perekonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi

PRINSIP KOPERASI

A. PRINSIP MUNKNER

•Keanggotaan bersifat sukarela

•Keanggotaan terbuka

•Pengembangan anggota

•Identitas sebagai pemilik dan pelanggan

•Manajemen dan pengawasan dilaksanakan scr demokratis

•Koperasi sbg kumpulan orang-orang

•Modal yang berkaitan dg aspek sosial tidak dibagi

•Efisiensi ekonomi dari perusahaan  koperasi

•Perkumpulan dengan sukarela

•Kebebasan dalam pengambilan keputusan dan penetapan tujuan

•Pendistribusian yang adil dan merata akan hasil-hasil ekonomi

Pendidikan anggota

B. PRINSIP ROCHDALE

•Pengawasan secara demokratis

•Keanggotaan yang terbuka

•Bunga atas modal dibatasi

•Pembagian sisa hasil usaha kepada anggota sebanding dengan jasa masing-masing anggota

•Penjualan sepenuhnya dengan tunai

•Barang-barang yang dijual harus asli dan tidak yang dipalsukan

•Menyelenggarakan pendidikan kepada anggota dengan prinsip-prinsip anggota

•Netral terhadap politik dan agama

C. PRINSIP RAIFFEISEN

•Daerah kerja terbatas

•SHU untuk cadangan

•Tanggung jawab anggota tidak terbatas

•Pengurus bekerja atas dasar kesukarelaan

•Usaha hanya kepada anggota

•Swadaya

•Keanggotaan atas dasar watak, bukan uang

D. PRINSIP KOPERASI MENURUT UU NO. 25 TH.1992

•Keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka

•Pengelolaan dilakukan secara demokrasi

•Pembagian SHU dilakukan secara adil sesuai dengan jasa usaha masing-masing anggota

•Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal

•Kemandirian

•Pendidikan perkoperasian

•Kerjasama antar koperasi